statistik didier drogba

statistik didier drogba,nusatoto 4d,statistik didier drogbaJakarta, CNN Indonesia--

Presiden Prancis Emmanuel Macronterancam lengser gara-gara ribut-ribut di parlemen soal pengiriman bantuan pasukan ke Ukraina.

Sebelumnya, Macron mengisyaratkan para pemimpin negara Uni Eropa pada konferensi di Paris pada Senin (26/2) bahwa Prancis akan mengirimkan bantuan pasukan militer ke Ukraina.

Lihat Juga : Eks PM Israel Serukan Warga Kepung Parlemen, Demo Netanyahu

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Marine Le Pen, pemimpin partai Barisan Nasional Sayap Kanan Prancis menyatakan bahwa perilaku Macron mengancam perdamaian.

"Emmanuel Macron berperan (layaknya) sebagai pemimpin perang, namun yang dibicarakannya (mengancam) kehidupan anak-anak kita dengan kecerobohannya. Perdamaian atau perang di negara kita yang dipertaruhkan," ujar Le Pen.

Pemimpin partai Sayap Kanan Patriots Florian Philippot pada Selasa (27/2), juga mendesak parlemen Prancis untuk mempertimbangkan penerapan pasal dalam Konstitusi Prancis yang memungkinkan bisa mencopot Macron dari jabatannya.

Lihat Juga : Korut Disebut Kirim Bantuan 6.700 Kontainer ke Rusia, Apa Isinya?

"Kalian (anggota parlemen Prancis) dapat mempertimbangkan untuk menerapkan Pasal 68 Konstitusi kita, yang memungkinkan presiden republik ini diberhentikan dari jabatannya," ujar Philippot di kanal sosial media X miliknya.

Anggota Partai Republik Sayap Kiri, Patrick Hetzel juga melontarkan hal yang sama mengenai komentar Macron.

"(Macron) mungkin adalah panglima militer, tetapi kita harus berhati-hati untuk tidak berkontribusi, melalui komentar seperti itu, untuk meningkatkan ketegangan," kata Hetzel seperti diberitakan Euractiv.

Sebelumnya, parlemen Prancis sedang mengalami kondisi yang kurang stabil.

Partai oposisi yang mempunyai kursi mayoritas di parlemen Prancis kerap menyudutkan partai pendukung Macron. Terlebih, terdapat sentimen mengenai Prancis yang belum melakukan segala upaya untuk mendukung Ukraina.

Lihat Juga : Korsel Ancam Ribuan Dokter Jika Tak Kembali Bekerja usai Resign Massal

Menanggapi hal itu, pemerintah Prancis memutuskan untuk mengajukan deklarasi ke Majelis Nasional yang disusul oleh debat dan pemungutan suara. Namun, belum ada kepastian mengenai kapan debat dan pemungutan suara tersebut.

Ini bukan pertama kalinya pemerintah berbicara kepada anggota parlemen mengenai perang di Ukraina sejak invasi besar-besaran Rusia pada Februari 2022.