jaya 4d slot

jaya 4d slot,result hk 2020 sampai 2022,jaya 4d slot

Jakarta, CNBC Indonesia -Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan, pemilik izin usaha proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) bisa dikenakan sanksi berupa pencabutan izin usaha jika tidak memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri ESDM No 11 tahun 2024 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri Untuk Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan.

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (Dirjen EBTKE) Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi mengatakan, sanksi tersebut bisa diberikan pada izin usaha yang tidak membangun industri PLTS di dalam negeri menyusul aturan tersebut yang merelaksasi aturan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

"Boleh (impor) tapi komitmen membangun (industri) di lokal. Kalau nggak bangun ya kita sanksi. Ini ada sanksi di Permen (11/2024) kalau nggak penuhi komitmen tadi, sampai bisa dicabut izin usahanya, itu bisa, ada dan sanksi administrasi lainnnya," beber Eniya di Kantor Ditjen EBTKE, Jakarta, dikutip Kamis (12/9/2024).

Baca: Aturan TKDN PLTS Direlaksasi, Pemerintah Kejar Investasi EBT Rp19 T

Adapun bahan baku yang boleh diimpor oleh izin usaha untuk membangun industrinya di Indonesia tersebut dengan syarat seperti yang sudah tercantum dalam Permen 11/2024. Batas impor komponen untuk PLTS tersebut bisa dilakukan hingga 30 Juni 2025 dengan komitmen perjanjian Power Purchase Agreement (PPA) untuk proyeknya yang sudah dilakukan sebelum 31 Desember 2024.

Hal itu, kata Eniya, sesuai dengan yang sudah tercantum dalam Permen 11/2024.

"Pada saat kita bahsa TKDN ini konsepnya yang boleh impor sampai Juni 2025 itu hanya (proyek) PLTS dan PLTS-nya pun harus punya komitmen dengan Kementerian ESDM yang punya PPA sampai 31 Desember 2024 sudah berkontrak," tambahnya.

Dnegan begitu, Eniya menegaskan perusahaan yang boleh mengimpor komponen dari luar negeri hanya perusahaan yang akan membangun industrinya di dalam negeri.

"Kalau PLTS semakin banyak semakin bagus. Kalau (sudah ada) PPA, anda bisa impor sampai 30 Juni 2025 dan yang boleh impor itu perusahaan yang bangun industri di sini," tandasnya.

Baca: Transisi Energi Jadi Kunci RI Menuju Indonesia Emas

Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) merilis payung hukum tentang Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang dipakai untuk pembangkit listrik. Aturan itu tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri untuk Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan.

Salah satu ketentuan yang diatur dalam beleid tersebut terkait dengan TKDN untuk proyek pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT), khususnya untuk Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).

Perihal aturan TKDN PLTS, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Rachmat Kaimuddin menjelaskan, proyek infrastruktur ketenagalistrikan wajib mengikuti aturan TKDN dalam peraturan ini.

Namun, peraturan ini juga menyebutkan, bagi yang telah terikat dalam perjanjian pinjaman atau hibah luar negeri, maka ada pengecualian. Adapun pinjaman atau hibah dari luar negeri tersebut minimal sebesar 50% dari total nilai proyek.

"Intinya wajib menggunakan TKDN, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian pinjaman luar negeri atau perjanjian hibah luar negeri," terang Rahmat dalam acara Sosialisasi Peraturan Menteri Yang Berkaitan dengan TKDN Sektor Ketenagalistrikan di Jakarta, dikutip Kamis (8/8/2024).

Rachmat mencontohkan, misalnya: terdapat perusahaan yang meminjam sekitar US$ 100 juta dari pihak swasta/bank swasta, di mana terms-nya and condition-nya komersil.

Namun, mereka bilang datang ke World Bank atau ke ADB, tambahin dong US$ 100 ribu, namun diberikan 2 pinjaman lalu memasukkan peraturan ini. "Jadi sebenarnya cuma 0,1% tapi dia minta, oh ini kan saya diatur sama World Bank, kalau kayak gitu kita gak mau, suruh berarti jangan minjem dari World Bank atau ADB," bebernya.

Asal tahu saja, peraturan terkait TKDN untuk pembangkit ini tertuang dalam Pasal 17 Permen ESDM No 11/2024. Berikut detail isinya:

Pasal 17

(1) Ketentuan kewajiban penggunaan Barang dan/atau Jasa Produk Dalam Negeri untuk Proyek Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan yang pendanaannya bersumber dari pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri, berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian pinjaman luar negeri atau perjanjian hibah luar negeri.

(2) Pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk 1 (satu) Proyek Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan untuk pemenuhan kebutuhan listrik domestik yang baik seluruhnya atau sebagian dengan nilai paling sedikit 50% (lima puluh persen) berasal dari kreditor multilateral dan/atau kreditor bilateral (development bank atau financial institution), meliputi:

a. perjanjian hibah luar negeri berbentuk perjanjian hibah luar negeri pemerintah, perjanjian penerusan hibah luar negeri pemerintah, atau perjanjian hibah langsung ke badan usaha; atau

b. perjanjian pinjaman luar negeri berbentuk perjanjian pinjaman luar negeri pemerintah, perjanjian penerusan pinjaman pemerintah, atau perjanjian pinjaman langsung (direct lending) dengan penjaminan pemerintah atau tanpa penjaminan pemerintah ke badan usaha.

Berdasarkan Pasal 19Permen ESDM Nomor 11 Tahun 2024, proyek PLTS yang dapat diberikan relaksasi harus memiliki dua syarat.

Pertama, memiliki perjanjian jual beli tenaga listriknya ditandatangani paling lambat 31 Desember 2024. Kedua, direncanakan beroperasi secara komersial paling lambat 30 Juni 2026 sesuai rencana usaha penyediaan tenaga listrik.

Pemberian relaksasi TKDN dilaksanakan sampai dengan tanggal 30 Juni 2025. Adapun relaksasi TKDN untuk PLTS memiliki ketentuan sebagai berikut:

a. Daftar proyek pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan berupa PLTS ditetapkan melalui rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh menteri koordinator yang membidangi urusan koordinasi di bidang energi.

b. Proyek pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan berupa PLTS menggunakan modul surya yang dirakit di dalam negeri atau modul surya yang diimpor secara utuh oleh perusahaan industri modul surya dalam negeri dan/atau perusahaan industri modul surya luar negeri. Perusahaan itu juga harus memiliki komitmen investasi untuk memproduksi modul surya di dalam negeri dan memenuhi ketentuan TKDN modul surya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.

c. Kesanggupan penyelesaian produksi modul surya sesuai dengan ketentuan TKDN modul surya dalam waktu paling lambat 31 Desember 2025.

(pgr/pgr) Saksikan video di bawah ini:

Video: Bikin Bisnis PLTS "Ngebut", Pembiayaan & Aturan Jadi Tantangan

iframe]:absolute [&>iframe]:left-0 [&>iframe]:right-0 [&>iframe]:h-full">Next Article Terungkap, Investor UAE yang Mau Bangun PLTS di IKN Adalah Masdar

---