angka keramat pk 888

angka keramat pk 888,spesial 4d,angka keramat pk 888Tanjungpinang, CNN Indonesia--

Massa mahasiswa yang menggelar aksi unjuk rasa kawal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) di kantor DPRD Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, berakhir ricuh dan merusak fasilitas dalam ruangan sidang paripurna anggota dewan.

Mahasiswa sebelumnya berunjuk rasa di depan kantor kantor DPRD Majene, kemudian merangsek masuk ke dalam ruangan sidang paripurna dan memaksa untuk bertemu pimpinan dewan.

Wakil Ketua DPRD Majene, M Idwar yang menemui massa mahasiswa mengatakan dirinya tidak bisa mengambil keputusan terkait tuntunan mahasiswa yang ingin bersama-sama mengawal keputusan MK.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Setelah mendengar pernyataan tersebut, massa kemudian melakukan aksi perusakan fasilitas dalam ruangan sidang anggota dewan. M Idwar yang berada di lokasi itu pun langsung diselamatkan oleh petugas dari aksi para mahasiswa tersebut.

Massa merusak kursi, meja dan memecahkan kaca jendela sebagai bentuk kekesalan akibat DPRD Majene tidak dapat menyatakan sikap dukungan atas tuntunan mahasiswa dalam mengawal putusan MK.

Akibat kejadian, sejumlah mahasiswa mengalami luka-luka setelah melakukan perusakan fasilitas dalam ruangan sidang paripurna DPRD Majene.

CNNIndonesia.commencoba konfirmasi ke pihak Polres Majene hingga saat ini belum memberikan jawaban atas kejadian tersebut.

Aksi mahasiswa Kepri di Pulau Dompak

Demo terkait revisi UU Pilkada yang membangkang putusan MK pecah dua hari terakhir di sejumlah kota di Indonesia. Pada hari ini, selain di Majene, demo dengan tuntutan serupa juga terjadi di Jakarta, Bandung, Surabaya, Makassar, Medan, Jambi, hingga Tanjungpinang (Kepulauan Riau).

Di Tanjungpinang, aksi gabungan mahasiswa dilakukan di depan Gedung DPRD Kepri di Pulau Dompak.

Berdasarkan pantauan, para polisi pun terlihat menjaga pintu pos masuk gedung DPRD Kepri tersebut.

Adu mulut antara pedemo dan polisi sempat terjadi, karena para demonstran memaksa untuk masuk ke gedung DPRD Provinsi Kepri untuk menemui anggota dewan.

Hingga Jum'at sore, sejumlah pendemo masih bertahan di depan pos pintu masuk DPRD Provinsi Kepri.

"Terima kasih, pada hari ini kita melakukan pengamanan kepada adik - adik kita mahasiswa menyampaikan aspirasinya, yang semula surat pemberitahuan di Gedung Daerah Tanjungpinang, tapi lima menit kemudian setelah salat Jumat berpindah ke kantor DPRD Provinsi Kepri," kata Kabag Ops Polresta Tanjungpinang Kompol Hadi Sucipto.

Demonstran kawal putusan MK dan tolak revisi UU Pilkada melakukan aksi di depan kantor DPRD Kepri di Tanjungpinang, Jumat (23/8). (CNNIndonesia/Arpandi)

Lihat Juga : Hidung Staf LBH Jakarta Patah Dihajar Sepatu Lars Aparat

Aksi demonstrasi di sejumlah kota di Indonesia dua hari terakhir ini dipicu langkah Baleg DPR yang memutuskan mendorong ke Rapat Paripurna untuk mengesahkan merevisi UU Pilkada dengan mengabaikan putusan MK pada Kamis (22/8).

Rapat paripurna itu kemudian tak jadi menggelar sidang pengesahan revisi UU Pilkada. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan penundaan pengesahan itu karena rapat paripurna tak mencapai kuorum.

Belakangan pada Kamis malam, Dasco menyatakan DPR batal mengesahkan revisi UU Pilkada yang disodorkan Baleg, sehingga aturan itu akan mengikuti Putusan MK.

DPR pun mempersilakan KPU untuk memproses PKPU terkait Pilkada sesuai putusan MK itu.