statistik atalanta vs lazio

statistik atalanta vs lazio,omi88 live,statistik atalanta vs lazioJakarta, CNN Indonesia--

Badan Anggaran (Banggar) DPR RI mengadakan rapat kerja dengan Pemerintah dan Bank Indonesia, Kamis (4/7). Rapat ini bertujuan untuk menyampaikan dan mengesahkan laporan Panitia Kerja (Panja) terkait Pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025.

Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah menegaskan pentingnya setiap kebijakan yang dihasilkan, karena akan menjadi baseline bagi pemerintahan baru. Mengingat, 2025 merupakan tahun pertama Presiden terpilih Prabowo Subianto akan memimpin pemerintahan.

Said mengatakan, rapat panja telah mendiskusikan banyak hal, terutama dalam ranah Kebijakan Fiskal, Asumsi Dasar, Pendapatan, Defisit dan Pembiayaan, kemudian kebijakan belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah (TKD) serta Rencana Kerja Pemerintah dan Prioritas Anggaran RAPBN TA 2025.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Said juga menyoroti pentingnya menemukan formulasi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang saat ini masih berada di angka sekitar 5%. Menurutnya, pemerintah harus bisa memanfaatkan bonus demografi dan transformasi struktural yang diharapkan memberikan dampak yang positif bagi perbaikan bagi struktur perekonomian.

"Ini bisa sebagai fondasi dan modal untuk keluar dari middle income trap menuju Indonesia Emas 2045," tutur Said.

Lebih lanjut Said mengatakan, target kebijakan pendapatan negara diharapkan bisa tercapai melalui terobosan di sektor perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Implementasi UU HPP dan reformasi perpajakan diharapkan juga dapat berjalan efektif untuk memperbaiki sistem perpajakan.

Selain itu, kata Said, kebijakan belanja negara juga harus lebih berkualitas serta mampu memberikan nilai tambah dan multiplier effect yang tinggi bagi perekonomian.

Menurutnya, beberapa prioritas belanja yang dilakukan Pemerintah harus mengarah pada peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM), meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, meninggikan mutu pendidikan, memperkuat ketahanan pangan, hilirisasi industri, pembangunan infrastruktur strategis, mendorong dunia usaha dan membantu UMKM untuk bangkit.

"Oleh karena itu, perlu adanya optimalisasi kebijakan dari kementerian dan lembaga negara sebagai leading sector," ujarnya.

Lebih dari itu, Said menekankan pentingnya pemerintah harus memiliki skala prioritas untuk menyelesaikan persoalan mendasar yang masih dihadapi, mulai dari kemiskinan ekstrem, stunting, hingga wasting.

"Kita belum memiliki effort yang seragam dari multi stakeholder strategis. Persoalan stunting bukan hanya tanggung jawab 1-2 kementerian dan lembaga saja. Oleh sebab itu, semua kementerian dan lembaga harus siap bahu membahu dalam menyelesaikan persoalan dalam satu irama," kata Said.

Foto: Arsip PDIP.

Selain itu, dalam kesempatan ini, Said juga menyoroti pentingnya perbaikan database untuk program bantuan sosial juga yang harus menjadi perhatian utama pemerintah. Penggunaan data yang valid dan jelas sumbernya (by name by address) diharapkan dapat memastikan alokasi anggaran perlindungan sosial yang lebih terukur dan tepat sasaran.

Menurutnya, perbaikan database yang dilakukan oleh Pemerintah dengan mensinergikan penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), dan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) akan bisa efektif dan tepat sasaran.

"Kita tentu berharap agar pengalokasian anggaran perlindsos lebih terukur dan tepat sasaran, tidak ada lagi exclusion dan inclusion error," ucap Said.

Pun demikian dengan Transfer ke Daerah (TKD) yang dinilau Said masih menyisakan persoalan di tingkat pemerintah pusat maupun daerah. Pemerintah bisa mencari terobosan yang bersifat terstruktur dan institusional, termasuk menghilangkan ego sektoral antar kementerian dan lembaga yang terlibat dalam pengelolaan TKD.

Menurut Said, perlu kebijakan untuk menerbitkan pedoman/juknis dan peraturan menteri terkait yang terintegrasi dan tersinkronisasi antara satu dengan lainnya sebelum tahun anggaran dimulai.

Terakhir, Said menyebut, bahwa semua kebijakan dan catatan yang disepakati selama pembahasan ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah dalam penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN tahun 2025.

"Kita menginginkan APBN tahun 2025 yang lebih baik, berkualitas, dan berkesinambungan, mampu menjawab tantangan ketidakpastian ekonomi global serta memenuhi amanah konstitusi untuk kemakmuran rakyat," pungkas Said.