yalla shoot new

    Release time:2024-10-08 02:08:46    source:rtp pulaujudi   

yalla shoot new,erek erek petani,yalla shoot newMakassar, CNN Indonesia--

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendymengaku mengetahui soal kuota haji yang digeser Kemenag untuk perjalanan jemaah haji Indonesia 2024.

Hal itu disampaikan Muhadjir merespons pembentukan panitia khusus (pansus) hak angket penyelenggaraan ibadah haji oleh DPR pada Selasa (9/7). Salah satu yang dipersoalkan terkait pelaksanaan perjalanan jemaah haji Indonesia 2024 adalah pergeseran tambahan kuota haji.

Muhadjir menuturkan sejauh ini dalam proses penyelenggaraan haji 2024 tidak ada ditemukan permasalahan yang serius.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sementara itu, Muhadjir mengaku tak akan mempersoalkan pembentukan pansus di DPR, karena itu memang hak lembaga legislatif tersebut.

"Itu kan haknya DPR, nanti kita lihatlah hasilnya," katanya.

Sebelumnya, Rapat Paripurna DPR pada Selasa (9/7) kemarin lalu telah mengesahkan pembentukan panitia khusus (pansus) hak angket penyelenggaraan ibadah haji. Ada 30 anggota dewan yang masuk di pansus haji itu.

Para anggota terdiri dari Fraksi PDI Perjuangan sebanyak 7 orang, Fraksi PKB 3 orang, Fraksi Partai NasDem 3 orang, Fraksi Partai Gerindra 4 orang, Fraksi Partai Demokrat 3 orang, Fraksi PKS 3 orang, Fraksi PAN 2 orang, dan 1 orang dari Fraksi PPP.

Sejak pekan lalu, Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar (Cak Imin) yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Pengawas Haji DPR getol mendorong pembentukan pansus angket untuk mengevaluasi penyelenggaraan ibadah haji 2024.

Cak Imin menyebut Timwas DPR punya banyak temuan yang memprihatinkan dan terulang tiap pelaksanaan haji.

Lihat Juga :
AnalisisPansus Haji DPR, Momen Ungkap Dugaan Pelanggaran Pemerintah

Senada Muhadjir, sebelumnya Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengaku siap mengikuti proses pansus angket pengawasan ibadah haji yang baru saja dibentuk DPR RI.

"Ya kita ikuti saja. Itu kan proses yang dijamin oleh konstitusi kan. Itu kita ikuti," kata Yaqut kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa ini juga.

Dia mengaku akan menjelaskan seluruh proses dan pelaksanaan haji di lapangan yang telah terjadi.

"Semua proses kita akan laporkan kan, proses mulai dari persiapan sampai pelaksanaan ibadah haji akan kita sampaikan, apa adanya," ujar eks Ketua Umum GP Ansor tersebut.

(mir/kid)