buku 2d bergambar lengkap

buku 2d bergambar lengkap,ducatitoto,buku 2d bergambar lengkapJakarta, CNN Indonesia--

Komisi II DPR akan meminta kesediaan Iffa Rosita menjadi komisioner KPU pengganti Hasyim Asy'ari yang diberhentikan secara tidak hormat atas tindakan asusila kepada petugas PPLN Den Haag, Belanda.

Ketua Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia mengatakan mekanisme penggantian Hasyim sebagai Komisioner KPU RI sudah diatur dengan jelas.

Menurutnya, saat ini tersisa enam nama sesuai urutan yang disiapkan sebagai cadangan jika komisioner terpilih berhenti atau diberhentikan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menurut Doli, enam nama itu merupakan calon komisioner yang sempat mengikuti fit and proper testdi DPR pada 2022 namun tidak terpilih. Oleh karenanya, mereka disiapkan sebagai cadangan.

Nama Viryan Azis yang berada di urutan kedelapan telah meninggal dunia. Sehingga urutan kesembilan lah yang berpotensi menggantikan Hasyim, yakni Iffa Rosita.

Kata Doli, DPR tinggal meminta kesediaan Iffa untuk mengisi posisi komisioner yang ditinggalkan Hasyim. Asalkan, Iffa saat ini tidak tergabung partai politik.

"Kalau pun punya jabatan politisi seperti Iffa sebagai komisioner KPU di Kaltim, ya tinggal memilih saja, apakah mau meninggalkan di jabatan di Kaltim dan kemudian masuk KPU RI," ujarnya.

Lihat Juga : Mekanisme Penggantian Komisioner KPU Usai Hasyim Asy'ari Dipecat

Doli menyebut pihaknya masih menunggu Surat Presiden (Surpres) untuk melakukan proses pergantian tersebut. Dia mengaku siap menggelar rapat di masa reses untuk melakukan proses tersebut.

Menurut Doli, proses pergantian Hasyim bisa dilakukan secepatnya agar tahapan Pilkada tidak terganggu.

"Saya kira kalau Komisi II, kapan saja terutama di masa reses kami siap atas ada izin dari pimpinan karena menurut kami ini penting sehingga ini menjadi bagian untuk melakukan proses pemulihan citra KPU," katanya.

DPR per hari ini akan memasuki masa reses hingga awal Agustus mendatang. Namun, komisi-komisi DPR tetap bisa menggelar rapat atas seizin pimpinan.